BURHANUDDIN NAPITUPULU

Koalisi tidak Sekadar Membagi Kekuasaan

KESRA-29 AGUSTUS: Gagasan tentang koalisi partai-partai politik hendaknya diletakkan dalam perspektif yang lebih luas untuk kepentingan bangsa dan negara jauh ke depan, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan pragmatis untuk bagi-bagi kekuasaan sesaat. Penyataan itu dikemukakan Ketua DPP PDIP Sutradara Gintings dalam diskusi dialektika demokrasi di Gedung

Pada Acara sejenis : Dalam Todays Dialoug Oktober 2008

MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8). Pembicara lain yang hadir dalam diskusi bertajuk Mencari format koalisi permanen itu yakni Ketua DPP Golkar Burhanuddin Napitupulu, Ketua DPP PKS Mafhudz Siddiq, dan Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari. Menurut Gintings, di era reformasi sekarang, demokrasi prosedural sudah berjalan cepat. Namun, belum menghasilkan peningkatan kesejahteraan, karena dekorasi substantif belum terwujud.
”Demokrasi tanpa pemerintahan yang efektif akan menjadi olok-olok. Sebaliknya pemerintahan efektif tanpa demokrasi akan menjadi monster,” tegasnya. Karena itu, kata dia, dalam sistem multipartai seperti sekarang, koalisi mutlak diperlukan. ”Untuk mewujudkan pemerintahan efektif,tidak mungkin ada partai yang menang sendiri. Perlu ada koalisi, kerja sama, aliansi atau apapun namanya. Untuk itu perlu kerendahan hati setiap partai,” tukas Gintings.
Dalam perspektif realitas politik di Indonesia, kata dia, format koalisi setidaknya berlandaskan pada tiga pilar, yakni berdasarkan idiologis, instrumental, praksis. ”Koalisi permanen atau saya lebih cenderung menyebutnya sebagai koalisi permanan komprehensif harus dibangun atas pertautan atas (kemiripan) idiologis, instrumental, dan praksis,” tandasnya.
Dalam kaitan kepentingan bangsa jauh ke depan, ia menilai wacana koalisi yang dirintis Ketua Dewan Penasihat Golkar Surya Paloh dan Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas sebagai sebuah terobosan positif.
”Kalau saya tidak salah tangkap, semangat koalisi yang dirintis Golkar dan PDIP itu bukan dalam konteks bagi-bagi kekuasaan (praksis) tetapi untuk kepentingan bangsa jauh ke depan,” ucap anggota Komisi I DPR dari F-PIP itu.

Burhanuddin Napitupulu berpendapat lain. Menurut dia, tidak ada jaminan bahwa koalisi akan menghasilkan
pemerintahan yang efektif. Apalagi, bila koalisi dibangun sebelum pemilu legislatif. ”Walaupun partai-partai besar membangun koalisi, tetapi belum tentu akan memenangi pilpres. Contohnya, Pilpres 2004 justru dimenangi oleh koalisi partai-partai kecil,” katanya memberi contoh.
Melihat kenyataan itu, ujarnya, rapim Golkar memutuskan baru akan mengumumkan nama capres setelah pemilu legislatif, setelah melihat hasil pemilu yang berlangsung pada 9 April 2009 itu.
”Kalau kita sudah sebut nama capres sekarang, bisa muncul persoalan serius di dalam karena Golkar memiliki banyak kader berkualitas yang layak menjadi capres. Jadi intinya, kita tidak akan tentukan nama capres sebelum tahu kekuatan di parlemen,” paparnya.
Berkaitan dengan wacana koalisi Golkar-PDIP, Burhanuddin menyatakan gagasan tersebut menyulitkan Golkar karena PDIP sudah memiliki calon presiden sebelum pemilu legislatif. ”Kalau keadaanya seperti ini, sulit bagi Golkar menempatkan diri karena PDIP sudah punya capres. Koalisi sebelum hasil pemilu legislatif, saya kira pintunya masih tertutup,” tandasnya.
Meski demikian, ia mendukung bila koalisi yang akan dibangun Golkar-PDIP diletakkan dalam perspektif membangun kerja sama dan kebersamaan dalam menyelesian masalah bangsa. ”Kalau itu tujuannya, oke. Tapi dalam konteks capres, sulit untuk diwujudkan”.
Mahfudz Siddiq juga berpendapat senada. Ia tidak yakin akan ada koalisi Golkar-PDIP dalam konteks pilpres. ”Ini tidak mungkin karena kelemahan paling menonjol dari partai-partai politik yakni inskonsistensi,” tegasnya. Mahfudz memberi contoh, sejak awal fraksinya berusaha agar penentuan calon terpilih dalam pemilu legislatif berdasarkan suara terbanyak, tetapi ditolak oleh fraksi-fraksi besar. ”Tapi setelah UU Pemilu sudah jadi, fraksi-fraksi besar malah buang badan dengan mengusulkan suara terbanyak,” ungkapnya. Sementara itu M Qodari menyatakan koalisi Golkar-PDIP dalam konteks Pilpres 2009 masih terbuka, tetapi tidak dalam konteks koalisi formal yang mengatasnamakan partai tetapi koalisi bersifat individual seperti yang dilakukan Jusuf Kalla pada Pilpres 2004. ”Tapi ibarat kawin, koalisi seperti ini namanya kawin bawah tangan, tidak formal, tapi secara pribadi,”
paparnya. (mo/hr)

Dikutip dari:  Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat